FAKTAHUKUMNEWS, Pandeglang – Kepala Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, Enthing Zainudin, menegaskan komitmennya mengawal program pemerintah pusat dan kabupaten agar tepat sasaran. Rabu, (3/6/2026).
Program ini, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan koperasi, dan UMKM dinilainya sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Enthing mengakui, di lapangan kerap muncul kendala atau persepsi negatif dari oknum pengelola. Untuk itu ia memilih turun langsung melakukan pengawasan.
“Setiap program, seperti dapur MBG di sini, selalu saya kontrol dan cek penyiapan makanannya. Jika kualitasnya baik kita apresiasi, tapi jika kurang, saya langsung menegur pengelolanya untuk diperbaiki. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain program pangan, Pemdes Bulagor kini fokus mengembangkan koperasi desa. Lahan yang digunakan berasal dari tanah kas desa atau tanah bengkok yang selama ini ditempati pemukiman warga.
Melalui musyawarah bersama BPD, tokoh masyarakat, dan aparat desa, Pemdes Bulagor menempuh skema tukar guling lahan. Tujuannya agar kepemilikan warga jadi legal sekaligus menyediakan lahan resmi untuk pembangunan koperasi.
“Koperasi ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pertanian seperti pupuk hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan begitu warga Bulagor tidak perlu jauh-jauh ke pasar luar kecamatan yang ongkosnya lebih besar,” jelas Enthing.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan di Desa Bulagor hampir selesai seluruhnya. Capaian penting adalah terbukanya akses jalan utama menuju kantor kecamatan.
Meski awalnya bukan kewenangan desa, Pemdes Bulagor aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Melalui program aspirasi “Bang Andra”, usulan perbaikan jalan direspons cepat dan kini sudah dinikmati warga.
“Alhamdulillah, sekarang akses pertanian maupun ke pasar sudah lebih mudah bagi warga Bulagor,” kata Enthing. Ia juga diketahui menghibahkan tanah pribadinya seluas 300 meter untuk pembangunan Kantor Desa Bulagor di awal masa jabatannya.
Ke depan, Pemdes Bulagor akan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM. Menjawab program “Satu Desa Satu Sarjana” dari Provinsi Banten, Bulagor sudah mengirimkan wakilnya sejak tahun lalu.
Enthing menargetkan standar pendidikan minimal warga adalah lulusan SLTA/sederajat. Ia sudah berkoordinasi dengan SMP agar segera melapor jika ada siswa terancam putus sekolah karena biaya, termasuk memberi perhatian khusus bagi anak yatim.
“Kami ingin memastikan setiap keluhan warga terkait sekolah anaknya bisa dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
Komentar