FAKTAHUKUMNEWS, Jakarta — Aksi kejahatan jalanan dan begal di wilayah DKI Jakarta kini semakin meresahkan masyarakat. Bahkan, para pelaku disebut semakin berani karena beraksi secara terang-terangan pada siang hari di tengah aktivitas warga dan padatnya kendaraan di ibu kota.
Sebelumnya viral di media sosial, korban kejahatan asal Polandia, Andrezej Skorski, menjadi korban begal saat sedang berdiri di pinggir jalan di kawasan Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Handphone miliknya secara tiba-tiba dijambret oleh pelaku begal yang langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.
Beruntung, tak membutuhkan waktu lama, handphone milik Andrezej berhasil kembali dari tangan penyidik Polsek Menteng setelah pihak kepolisian melakukan tindakan cepat terkait peristiwa tersebut.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr.B.F. Sihombing, menilai meningkatnya angka kriminalitas tidak hanya dipengaruhi faktor hukum, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin sulit.
Menurutnya, minimnya lapangan pekerjaan dapat menjadi salah satu pemicu meningkatnya tindak kejahatan, termasuk aksi begal yang kini semakin marak terjadi di sejumlah wilayah ibu kota.
“Dalam teori kejahatan, faktor ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kriminalitas. Ketika lapangan pekerjaan sulit dan kebutuhan hidup semakin tinggi, potensi terjadinya tindak pidana juga ikut meningkat,” ujarnya, Senin (18/5/26).
Prof. B.F. Sihombing juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang dinilai harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“PEMDA DKI, APBD-nya sampai puluhan triliun per tahun untuk apa saja? Harus dimonitor dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung masih banyaknya peluang kerja di luar negeri seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Singapura yang menurutnya dapat dimanfaatkan masyarakat apabila pemerintah hadir memberikan fasilitas dan dukungan kepada pencari kerja.
“Nah inilah yang jadi persoalan. Di luar negeri banyak peluang kerja, tetapi masyarakat masih kesulitan akses dan fasilitas. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus hadir membantu masyarakat kecil agar tidak semakin terpuruk secara ekonomi,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat di daerah terpaksa menjual aset seperti tanah, sawah, hingga kebun demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga memperkuat kebijakan ekonomi dan sosial agar masyarakat memiliki harapan hidup yang lebih baik dan tidak terjerumus ke dalam tindak kriminalitas.
Komentar