Fakta Hukum News, İndramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim beberapa waktu yang lalu liburan bersama kerabatnya ke Jepang tanpa kantongi izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sampai juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perihal tersebut, KPK menyatakan kesiapannya membuka penyelidikan untuk menelusuri aliran dana yang digunakan Lucky Hakim untuk plesiran ke Jepang pada 2 sampai 6 April 2025 lalu.
KPK sebagai lembaga anti rasuah, telah siap membuka peluang kemungkinan adanya penyelidikan aliran dana yang digunakan Lucky Hakim untuk ditangani pihaknya.
Untuk saat ini, kewenangan pemeriksaan masih diranah Kemendagri, namun kita siap setiap saat jika nanti ada penyerahan data ke KPK,” ucap jubir KPK, Tessa Mahardika, pada Kamis (10/4/2025).
KPK menunggu lampu hijau dari Kemendagri yang saat ini masih melakukan pemeriksaan, diantaranya dengan menelusuri aliran dana untuk plesiran ke Jepang dari Lucky Hakim.
“Jika ditemukan ada unsur dugaan korupsi, temuan Kemendagri bakal diserahkan ke kami untuk menindaklanjutinya,” jelas Tessa.
KPK sendiri bersikap pasif karena kewenangan pemeriksaan sedang berada di Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemendagri.
“Kita hormati kewenangan institusi lainnya, namun bila ada indikasi korupsi, terbuka kemungkinan kami terlibat dalam penyelidikan,” imbuh Tessa.
Seperti diketahui, Itjen Kemendagri telah memanggil Lucky Hakim. Ia dicecar dengan 43 pertanyaan terkait kepergiannya ke Jepang saat libur lebaran kemarin bersama kerabatnya.
Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pemeriksaan tidak sebatas tanya jawab, tetapi juga penelusuran atas bukti dan saksi.
“Saksi-saksi kita akan mintai keterangan, termasuk bukti-bukti. Kita ingin hasil putusan didasarkan keterangan saksi dan didukung dengan bukti kuat,” beber Bima Arya.
Sebelumnya, Lucky Hakim mengaku plesiran ke Jepang bersama kerabatnya dengan biaya sendiri. Ia sama sekali tidak menggunakan dana dari negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Saya pakai dana pribadi. Ini rencana saya dengan keluarga sudah lama, jauh sebelum terpilih dan dilantik jadi bupati,” jelas Lucky Hakim.
Disampaikan bahwa setelah dirinya dilantik sebagai Bupati Indramayu, bertekad akan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya perjalanan dinas sampai Rp 500 juta, termasuk menghapus biaya pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp1,5 miliar,” pungkasnya
Komentar