FaktaHukumNews, Tangerang – Ketika mencermati visi dan misi yang dibawa oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, saya sebagai mahasiswa hukum sekaligus warga negar,merasa perlu menyampaikan catatan kritis terkait relevansi dan urgensi dari arah prioritas pembangunan nasional yang sedang disiapkan.
Di atas kertas, agenda kerja yang diusung tampak gagah dan penuh semangat: dari penguatan pertahanan nasional hingga kemandirian ekonomi.
Namun, ketika dikaitkan langsung dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya lapisan terbawah, banyak aspek mendasar yang justru belum tersentuh secara substansial.
Salah satu program yang ramai dibicarakan adalah program makan gratis. Meski terlihat populis dan pro-rakyat, kita perlu bertanya secara kritis: apakah ini benar-benar kebutuhan paling mendesak saat ini?
Apakah kenyang di perut bisa menjamin masa depan generasi penerus bangsa?
Sebagai mahasiswa hukum, kami diajarkan untuk berpikir sistematis dan menyeluruh. Program makan gratis memang dapat membantu dalam jangka pendek, namun tidak menjawab akar persoalan bangsa, yaitu ketimpangan akses pendidikan, kesehatan yang belum merata, dan kesempatan kerja yang belum terbuka luas bagi tenaga kerja lokal.
Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Pendidikan bukan hanya soal sekolah gratis, melainkan soal kualitas, keadilan akses dan keberlanjutan.
Terlalu banyak anak bangsa yang masih terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi.
Terlalu banyak daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai dan guru yang layak secara kesejahteraan.
Jika pemerintah sungguh ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, maka fokus utamanya haruslah pada pembangunan manusia.
Bukan hanya soal makanan, tetapi kesempatan yang adil untuk tumbuh, belajar, bekerja dan hidup layak.
Negara yang kuat lahir dari kepala yang cerdas dan tangan yang terampil, bukan semata perut yang kenyang.
Pemerataan pembangunan juga belum terlihat dalam visi besar yang disampaikan.
Hingga kini, masih banyak wilayah yang belum menikmati akses listrik yang stabil, layanan kesehatan yang layak, dan kesempatan kerja yang sesuai dengan potensi daerahnya.
Ini bukan soal tidak ada potensi, melainkan tidak adanya prioritas kebijakan yang berpihak pada mereka.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan pemenuhan hak konstitusional rakyat.
Program makan gratis dapat menjadi pelengkap, tetapi bukan prioritas utama yang menyingkirkan kebutuhan esensial lainnya.
Ada risiko besar jika program ini menjadi ikon pembangunan sementara pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tertinggal di belakang.
Sekarang bukan saatnya berlomba memberi makan, tapi siapa yang mampu membekali generasi dengan ilmu dan keterampilan yang layak. Masa depan Indonesia ditentukan oleh mutu manusianya, bukan sekadar kenyang hari ini.
Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat, saya hanya ingin menyuarakan satu hal penting: letakkan prioritas pembangunan pada kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.
Bangun dari bawah, dari mereka yang selama ini terpinggirkan. Mulailah dengan pendidikan, lalu susul dengan kesehatan, pekerjaan dan pembangunan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.
Di Kutip Oleh: Naura Raziqa Putri (241010200731)
Mahasiswa Universitas Pamulang, Program Studi Ilmu Hukum
Komentar