FAKTAHUKUMNEWS, Indramayu – Atmosfer politik di Kabupaten Indramayu Jawa Barat mulai menaik, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu telah secara sepihak meminta pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) yang viral.
Kini giliran beralih ke Gedung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jl. Pahlawan No.33, Lemahmekar, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jumat, (4/7/2025).
Sebuah keputusan kontroversial ini memicu gelombang protes dan tudingan dari sikap arogansi serta tebang pilih yang ditujukan penguasa (Bupati Lucky Hakim).
Berawal dari perintah pengosongan Gedung GPI yang menjadi markas puluhan organisasi pers dan jurnalis di Indramayu, yang menemui jalan buntu dan belum kelar, kini tambah sasaran tembak berikutnya ditujukan ke gedung yang di duduki Plt Ketua DPRD Indramayu, Sirajudin.
Melalui Sekretaris Daerah Aep Surahman, Bupati Lucky Hakim juga menerbitkan surat pengosongan untuk Gedung PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam kompetisi pemilihan dewan di Indramayu.
Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Sirojudin, membenarkan adanya surat pengosongan tersebut. Namun, ia mengingatkan Bupati Lucky Hakim untuk tidak melakukan tebang pilih.
“Santai aja, kita ikuti alurnya harus ada sistem keadilan, karena jika tidak, saya akan lawan dengan kekuatan politik kami di dewan,” tegas Sirojudin, mengisyaratkan perlawanan serius jika keadilan tidak ditegakkan.
Menurutnya, pengosongan itu adalah hak Pemkab Indramayu, namun sebagai masukan, sebenarnya pinjam pakai gedung kantor DPC PDIP ini masih sampai pertengahan 2027.
“Saya ingatkan, jika kebijakan pengosongan tidak berkeadilan, kami tentu bergerak melakukan perlawanan politik lewat gedung dewan. Di Parpol masih ada gedung Golkar, PPP yang merupakan sama milik gedung aset Pemkab,”sindir Sirajudin.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat Indramayu.
Mengapa Pemkab Indramayu tiba-tiba gencar melakukan pengosongan gedung-gedung strategis ini.
Apakah ada agenda politik terselubung di balik keputusan ini, atau dendam politik yang brutal dan merajalela yang berdampak pada kondusifitas daerah.
Komentar