FAKTAHUMNEWS, Kota Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama bagi pemerintah, melalui penerapan berbagai aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Jumat, (12/12/2025).
Hal ini disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada 11 Desember 2025 di ruang paripurna DPRD Kota Tangerang bersama BHP2HI terkait kinerja Satpol-PP (Gakumda).
Pada pelaksanaan RDP menghadirkan Komisi I DPRD Kota Tangerang bersama Badan Himpunan Pelayanan Publik Hukum Independen (BHP2HI) guna membahas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), khususnya di bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakumda).
Dalam rapat pada siang tersebut, Makasanudin S.H selaku Sekjen BHP2HI memaparkan banyaknya laporan masuk ke Satpol-PP Kota Tangerang dalam bidang Gakumda yang selalu slow respon dan beribu alasan kepada pelapor diberikan supaya ada penindakan atau sanksi namun tidak berjalan.
“Saya menjadi curiga adanya oknum yang bermain di dalam tubuh Satpol-PP dibagian Gakumda,” ucap Makasanudin.
Dia juga meminta agar DPRD menghadirkan jajaran pimpinan Satpol-PP hingga pejabat PPNS yang terkait dengan Gakumda pada RDP lanjutan.
Sementara, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang H. Junaidi menangapi permintaan BHP2HI untuk di laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), ia menegaskan kepada Hendra Kabid Gakumda Satpol PP Kota tangerang untuk lebih merespon laporan yang masuk kepada Satpol-PP.
“Kalau dari BHP2HI saja kurang respon, apalagi laporan dari warga sipil, ini kan mengacu pada UU no 14 thn 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” jelas Junaidi pada Kabid Gakumda.
Untuk menindaklanjuti, Makasanudin S.H Selaku Sekjen Badan Himpunan Pelayanan Publik (BHP2HI), meminta kepada Ketua DPRD Rusdi Alam CQ H. Junadi selaku Ketua Komisi DPRD Kota Tangerang untuk dapat menghadirkan pimpinan tertinggi Satpol-PP hingga PPNS yang berhubungan dengan Gakumda dalam RDP.
Komentar