FAKTAHUKUMNEWS, Tangsel – Alokasi Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) senilai lebih dari Rp47 miliar selama dua tahun anggaran 2024–2025 menuai sorotan. Pegiat transparansi anggaran mendesak DCKTR membuka data realisasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada TA 2024 DCKTR Tangsel menggelontorkan dana Rp32.115.233.644. Sementara pada TA 2025, instansi yang sama kembali mengalokasikan Rp15.562.703.000 untuk pos belanja sejenis. Besarnya anggaran bahan baku konstruksi ini memicu pertanyaan publik terkait urgensi, efektivitas, dan realisasi fisik di lapangan.
Sekretaris Jenderal DPP LSM Teropong Pembangunan Nusantara (TOPANTARA), Irwandi Gultom, menegaskan penurunan anggaran di 2025 tidak menghilangkan kewajiban dinas mempertanggungjawabkannya secara terbuka.
“Publik berhak tahu detail peruntukan bahan bangunan senilai puluhan miliar ini. Apakah untuk swakelola proyek, pemeliharaan rutin, atau peruntukan lain? Anggaran sebesar ini harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat Tangsel,” tegas Irwandi, Rabu (3/6/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari Aparat Penegak Hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan itu krusial untuk mencegah tumpang tindih anggaran atau overlapping dengan paket proyek kontraktual pihak ketiga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DCKTR Tangsel melalui Hafiz belum memberikan jawaban resmi terkait rincian serapan dan pemanfaatan nyata anggaran bahan bangunan tersebut. Konfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh Faktahukumnews, Rabu (3/6/2026), belum direspons.
Masyarakat sipil kini mendesak DCKTR Tangsel segera membuka dokumen realisasi penggunaan anggaran ke publik. Keterbukaan itu dinilai penting untuk menjaga marwah informasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih serta akuntabel.
Komentar