FAKTAHUKUMNEWS, Jakarta – Ketua Umum LSM Jaringan Rakyat Anti Korupsi (JARI Indonesia), Heru K. Daulay, memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan dalam waktu berdekatan dan menyasar kepala daerah hingga aparat penegak hukum.
Heru menyoroti sedikitnya tiga OTT yang menjadi perhatian publik, yakni penindakan terhadap Bupati Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, serta OTT terhadap oknum kejaksaan di wilayah Banten, termasuk pejabat struktural Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Menurut Heru, rangkaian OTT tersebut menunjukkan keseriusan KPK dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara.
“Kami mengapresiasi langkah tegas KPK. Penindakan yang dilakukan secara beruntun ini menunjukkan bahwa KPK tetap konsisten membersihkan praktik korupsi, termasuk di lingkungan penegak hukum sendiri,” ujar Heru K. Daulay, Sabtu (20/12/2025).
Meski demikian, Heru menilai maraknya OTT dalam waktu singkat juga mencerminkan masih lemahnya pengawasan internal di sejumlah institusi negara. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Heru mendorong agar proses hukum terhadap para pihak yang terjaring OTT dijalankan secara terbuka dan profesional. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga legitimasi penegakan hukum di mata masyarakat.
Selain memberikan apresiasi, JARI Indonesia juga meminta pemerintah dan institusi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, rotasi jabatan, serta mekanisme pencegahan korupsi agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Penindakan harus diikuti dengan pembenahan sistem. Tanpa perbaikan menyeluruh, OTT hanya akan menjadi siklus yang berulang,” tegas Heru.
Komentar