FAKTAHUKUMNEWS, Jakarta – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle dan memperkuat jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dinilai menunjukkan arah politik yang mengedepankan persatuan dengan merangkul berbagai kekuatan dan latar belakang.
Dalam susunan tersebut terdapat 26 nama, yakni Pratikno, Muhammad Hatta Rajasa, Muhammad Qodari, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Agum Gumelar, Chairul Tanjung, Said Aqil Siradj, Anwar Iskandar, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Salim Segaf Al-Jufri, Soekarwo, Dato’ Sri Tahir, Rocky Gerung, Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, Anwar Usman, Mohamad Hatta, Jusuf Hamka, Margarito Kamis, Jacky Manuputty, dan Ignasius Jonan.
Langkah tersebut semakin menarik perhatian setelah Syahganda Nainggolan, yang dikenal sebagai figur pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024, masuk ke pemerintahan dan dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Muhammad Qodari. Sementara Qodari masuk dalam jajaran Wantimpres.
Ketua Umum JARI INDONESIA (Jaringan Rakyat Anti Korupsi), Heru K. Daulay, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang mengedepankan politik menyatukan. Menurut Heru, langkah merangkul berbagai kelompok merupakan hal positif untuk memperkuat persatuan bangsa.
Namun, Heru mengingatkan bahwa politik merangkul tetap harus disertai pengawasan agar tidak berkembang menjadi ketimpangan politik.
“Politik menyatukan merupakan langkah positif. Namun, tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan ketimpangan politik. Sebagai social control, kami melihat pemerintahan tetap membutuhkan pengawasan masyarakat,” ujar Heru, Senin (5/10/2026).
Heru menilai masih banyak pihak di luar pemerintahan yang perlu dirangkul, termasuk lembaga-lembaga social control yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
“Social control bukan untuk menghambat pemerintahan, tetapi justru membantu pemerintahan Prabowo agar kebijakan berjalan transparan, tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Adian Napitupulu: Prabowo Menunjukkan Sikap Negarawan
Sementara itu, dalam sesi wawancara di kanal YouTube Kompas TV, Adian Napitupulu menilai Prabowo Subianto menunjukkan karakter seorang negarawan yang tidak semata-mata berpikir berdasarkan kepentingan elektoral, tetapi lebih mempertimbangkan masa depan bangsa dan generasi berikutnya.
Menurut Adian, sikap Prabowo yang merangkul berbagai kelompok dapat menjadi langkah untuk menurunkan ketegangan politik dan membuka ruang kerja sama yang lebih luas. Namun, sikap kritis dan fungsi pengawasan tetap diperlukan dalam kehidupan demokrasi.
Pandangan tersebut memperkuat pentingnya keseimbangan antara politik persatuan dengan kontrol terhadap kekuasaan, sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa menghilangkan ruang kritik masyarakat.
Pada akhirnya, politik merangkul dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan nasional. Namun, pengawasan, kritik konstruktif, transparansi, dan kontrol masyarakat tetap harus berjalan agar kekuasaan tidak kehilangan keseimbangan.
Komentar