FAKTAHUKUMNEWS, Indramayu – Belum lama ini Kajati Jabar menetapkan 3 orang tersangka, salah satunya mantan Ketua DPRD Indramayu yang kini menjabat Wakil Bupati Indramayu. Namun diduga kurang serius, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DELTA 19 pun memberikan komentar terkait penahanan Eks Ketua DPRD Indramayu tersebut.
Abdul Malik Azis menjelaskan di kantornya ketika ditanya awak media terkait penanganan kasus yang sedang ditindaklanjuti Kajati Jabar, Kamis (19/11/2026). Menurut Abdul Malik Azis, Ketua Umum LBH DELTA 19 yang biasa disapa Bang Azis, penerima manfaat bukan hanya Eks Ketua DPRD Indramayu saja, tetapi seluruh anggota DPRD Indramayu diduga ikut menikmatinya.
Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, “Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, oleh karena itu kami minta Kajati Jawa Barat lebih fokus dalam pengembangan perkara ini,” terang Abdul Malik Azis.
Tidak hanya itu, Azis pun meminta Kajati Jabar lebih berperan aktif karena menurut Azis, kalau hanya Eks Ketua DPRD Indramayu saja yang dikorbankan jadi tersangka, itu tidak adil.
“Ini kelihatannya penyidik Kajati Jabar sedang kurang sehat dalam penerapan pasalnya. Menurut saya dan mungkin menurut pakar hukum lain juga sama, pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama tidak bisa menghapus pidananya, hanya bisa mengurangi hukumannya,” tegas Azis.
Azis menjelaskan, dalam penanganan perkara ini kemungkinan ada dugaan penyidik memainkan pasal, sehingga banyak yang menerima tunjangan perumahan dan transportasi, tapi hanya 3 (tiga) saja yang ditetapkan tersangka dan sudah ditahan.
“Ini sih pasti ada dugaan kongkalikong antara penyidik Kajati Pidsus dan kaki tangan penerima manfaat yang lainnya terkait desas-desus pengembalian oleh beberapa anggota DPRD Indramayu. Dan kami masyarakat Indramayu butuh kepastian, kalau memang iya ada pengembalian, itu benar murni pengembalian atau itu hanya dana pembungkaman hukum. Dan kalau benar ada kongkalikong atau pembungkaman hukum, kemungkinan kami akan mengadu ke Jaksa Pengawas,” tutup Azis.
















Komentar