oleh

SK PB Tertahan Bertahun-Tahun, Keluarga WBP dan LSM Geram Banten Adukan Ditjenpas ke Komisi XIII DPR

banner 468x60

FAKTAHUKUMNEWS, Jakarta – Perwakilan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tergabung dalam Tim Posko Perjuangan SK PB (Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat) bersama LSM Geram Banten Indonesia resmi mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ke DPR-RI Komisi XIII, Selasa (17/11/2026).

S. Widodo, S.H., M.H., Ketua LSM Geram Banten Indonesia DPC Kota Tangerang, bersama Tim Posko Perjuangan SK PB menyerahkan langsung surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Nomor 20/PER/LSM/GERAM/BTN-IND/DPC/KOTA/TNG/XI/2026 yang diterima Sekretariat Komisi XIII DPR-RI.

banner 336x280

Permohonan tersebut berkaitan dengan penundaan penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) tanpa alasan hukum yang jelas. Saat di Gedung DPR-RI, S. Widodo menegaskan,

“Penundaan penerbitan SK PB tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat kemanusiaan warga binaan beserta keluarganya. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan masalah ini hingga terbit kepastian hukum, dan siap menempuh segala jalur hukum dan advokasi.”

LSM Geram Banten Indonesia berharap permohonan RDP ini dapat segera ditindaklanjuti Komisi XIII DPR-RI dan juga mengajukan permohonan kolaborasi advokasi masyarakat kepada Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., Anggota Komisi XIII DPR RI.

Dalam surat tersebut, penundaan ini disebut sebagai dugaan maladministrasi, penundaan yang tidak semestinya, serta dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Bukti pendukung yang diserahkan meliputi bukti penyampaian surat ke Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, dan 11 Surat Kuasa Khusus dari keluarga WBP.

Kurnia, relawan Tim Posko Perjuangan SK PB yang beranggotakan hampir 50 orang dari keluarga WBP se-Indonesia, mengatakan,

“Saya hanya bertindak atas dasar rasa kemanusiaan. Banyak warga binaan mengeluh kesulitan mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat, khususnya kasus narkotika. Hingga kini jawabannya hanya ‘menunggu’ atau ‘sedang diverifikasi’, tanpa kejelasan apa pun.”

Hal senada disampaikan Jamal dari Aceh, yang telah menanti hampir tiga tahun SK PB istrinya yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamiskin, Bandung,

“Istri saya sudah menjalani proses asimilasi dan memenuhi syarat, tapi sampai hari ini hanya disuruh menunggu. Ini tidak hanya terjadi pada saya, banyak warga binaan mengalami hal yang sama.”

Sementara itu, Aan yang menantikan SK PB anaknya di Lapas Kelas I Kota Tangerang selama hampir dua tahun, menyatakan,

“Saya menanti tanpa kepastian. Bergabung dengan Posko Perjuangan SK PB karena banyak yang bernasib sama, namun hingga kini belum ada kejelasan.”

Sebelumnya, surat permohonan percepatan SK PB telah dikirim ke Ditjenpas pada 11 November 2026, namun sampai hari ini belum ada tanggapan resmi. Padahal, WBP yang diusulkan telah memenuhi seluruh syarat dengan berkas lengkap dan sidang TPP telah lolos. Namun SK-nya belum juga terbit.

Oleh karena itu, LSM Geram Banten Indonesia bersama Tim Posko Perjuangan SK PB meminta Komisi XIII untuk memanggil tiga pihak dalam RDP:

1. Dirjenpas — terkait kebijakan penerbitan SK PB

2. Direktur Pembinaan Narapidana — terkait hambatan penyelesaian berkas

3. Ombudsman RI — terkait dugaan maladministrasi

Usulan RDP diharapkan dapat digelar pada Kamis, 19 November 2026, pukul 10.00–12.00 WIB. LSM Geram Banten Indonesia dan Tim Posko Perjuangan SK PB berharap DPR-RI Komisi XIII dapat memperjuangkan nasib Warga Binaan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sekaligus mengurangi beban overkapasitas lapas yang juga berdampak pada efisiensi anggaran negara.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *