oleh

Ketum GWI Kawal Perjuangan Tim Posko SK PB: “Hak Asasi Bukan Hadiah”

banner 468x60

FAKTAHUKUMNEWS, Tangerang – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menyatakan siap mendukung penuh perjuangan Tim Posko Perjuangan SK Pembebasan Bersyarat (SK PB) bersama LSM Geram Banten Indonesia yang memperjuangkan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atas kepastian penerbitan SK Pembebasan Bersyarat.

Dukungan itu disampaikan di kantor PT. MEDIA GABUNGNYA WARTAWAN INDONESIA, Jl. Veteran No. D12, RT.005/RW.009, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, Sabtu (21/11/2026), menyusul langkah Tim Posko Perjuangan SK PB yang resmi mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ke Komisi XIII DPR RI pada Selasa, 17 November 2026, karena penundaan penerbitan SK PB tanpa alasan hukum yang jelas.

banner 336x280

Syamsul Bahri menegaskan, perjuangan yang dilakukan Tim Posko bukan sekadar membela satu-dua orang, melainkan membela hak asasi dan martabat kemanusiaan puluhan keluarga WBP dari berbagai daerah di Indonesia.

“Tim Posko ini berjuang dengan cara yang benar. Mereka datang dengan data, dengan surat kuasa, dengan dokumen resmi, dan menempuh jalur hukum serta jalur advokasi ke DPR. Inilah perjuangan yang harus didukung, bukan dicurigai,” tegas Syamsul Bahri.

Tim Posko Perjuangan SK PB diketahui telah menghimpun aspirasi lebih dari 50 keluarga WBP dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pengaduan ke Komisi XIII, mereka menyerahkan bukti pendukung berupa bukti penyampaian surat ke Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, dan 11 Surat Kuasa Khusus dari keluarga WBP.

Banyak di antara WBP tersebut disebut sudah memenuhi seluruh syarat, berkas lengkap, dan telah lolos sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), namun SK PB-nya tak kunjung terbit.

Syamsul Bahri menunjukkan dukungannya kepada Tim Perjuangan SK PB. GWI sebagai organisasi wartawan tidak boleh diam melihat warga negara yang haknya tertunda bertahun-tahun.

“Pers harus hadir untuk menyuarakan mereka yang tidak punya akses. Ketika WBP sudah memenuhi syarat tapi SK-nya ditahan tanpa penjelasan, itu bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Itu persoalan keadilan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran GWI di daerah untuk mengawal perjuangan Tim Posko Perjuangan SK PB dengan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berbasis data, serta membuka ruang bagi keluarga WBP untuk menyampaikan aspirasinya.

“GWI mendukung penuh Tim Posko Perjuangan SK PB. Kami akan kawal lewat pemberitaan, agar negara hadir, Ditjenpas bergerak, dan DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan biarkan keluarga WBP menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Syamsul Bahri.

Tim Posko bersama LSM Geram Banten Indonesia sendiri telah meminta Komisi XIII menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Ditjenpas, Direktur Pembinaan Narapidana, dan Ombudsman RI, untuk membahas dugaan maladministrasi dan penundaan penerbitan SK PB yang selama ini tertahan tanpa kepastian.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *