FaktaHukumNews, Indramayu – Sekelompok orang melakukan aksi demo dan berorasi dengan lantang menyerukan tuntutannya terhadap kasus tunjangan perumahan (TUPER) TA 2022 di pintu gerbang pendopo Indramayu pada Kamis (19/6/2025).
Peserta aksi demo, mempertanyakan kasus tunjangan perumahan (TUPER) TA 2022 yang menyeret nama mantan Ketua DPRD atau Wakil Bupati yang saat ini menjabat.
Koordinator lapangan, Urip Triandi dalam orasinya tersebut mengungkapkan bahwa “sudah 5 saksi telah dipanggil ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas kasus ini,” ungkapnya.
Menurutnya, kasus ini merupakan salah satu esensi dalam tuntutannya terhadap kasus cukup serius terkait dugaan korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu TA 2022.
“Dugaan korupsi tersebut tentunya dapat mengguncang perpolitikan di Pemkab Indramayu karena di luar ekspektasi,” tambahnya.
“Ini bukan isyu, ini serius Mang!” kata pria berkecamata itu,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, dalam LHP BPK Indramayu 2022 pada 11 Mei 2023 tidak mencatat kerugian negara, sebab sepanjang tahun itu memang belum ada pencairan Tuper.
“Dalam laporan tersebut, BPK hanya memberikan “warning” kehati-hatian sebelum merealisasikan tunjangan perumahan (Tuper) atas Perbup 58 tahun 2022,” bebernya.
“Selain merevisi hasil perhitungan tim appraisal, BPK juga merekomendasikan jeda waktu pembenahan soal ini maksimal 60 hari sejak LHP diterima,” sambungnya.
Namun yang lebih mengejutkan, tersebar screenshot pengakuan salah satu anggota legislatif telah menerima Tuper itu sejak Juni 2023.
“Sementara perubahan Perbup 58 tahun 2022 yaitu Perbup 61 tahun 2023 sebagai dasar realisasi anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu baru ditandatangani Bupati Nina di 9 Oktober 2023,” jelasnya.
Pasal 11 di dalamnya berbunyi, “peraturan bupati ini berlaku sejak ditandatangani,” imbuhnya.
Koordinator lapangan, Urip Triandi mengatakan, pihaknya kecewa karena Wakil Bupati Indramayu, Syaefuddin tidak menemui massa aksi. Padahal, pihaknya hanya ingin meminta klarifikasi dari Syaefuddin mengenai isu yang saat ini berkembang.
“Kami merasa kecewa sebagai masyarakat Kabupaten Indramayu karena tidak ditemuinya oleh Wakil Bupati, Kami hanya membutuhkan klarifikasi terkait isu-isu yang sudah beredar,” pungkasnya.
Selain mengungkap soal tunjangan perumahan, demonstran juga menyinggung soal lain.
Komentar