FAKTAHUKUMNEWS, Indramayu – Pengawas SPBU 34.452.15 Limbangan, Carim, buka suara terkait dua persoalan yang menimpa tempatnya bekerja. Pertama soal sanksi dari Pertamina, kedua soal insiden teguran terhadap tim Wira Sandi yang mengambil gambar di area SPBU.
Berdasarkan Surat Pertamina Patra Niaga Nomor 064/PPNEH0206/2026-S3 tanggal 13 November 2026, SPBU tersebut dikenakan Surat Peringatan I dan Penyesuaian Pasokan Pertalite JBKP selama 30 hari, terhitung mulai 17 November 2026 sampai dengan 16 Desember 2026.
Sanksi itu diberikan setelah Pertamina memeriksa rekaman CCTV tanggal 25 September 2026 dan melakukan pengecekan langsung tanggal 6 Oktober 2026. Hasilnya, ditemukan penyaluran secara tidak wajar atau pengisian berulang ke kendaraan roda dua, dengan jeda 15-20 menit dan total akumulasi 550 liter. Operator dinilai tidak menjalankan SOP karena tetap melayani kendaraan yang melakukan pengisian berulang.
Selama masa pembinaan, SPBU tidak diperkenankan menyalurkan Pertalite JBKP kepada masyarakat dan diminta mengoptimalkan pelayanan Pertamax dan Pertamax Turbo. SPBU juga wajib memasang spanduk pembinaan.
Carim menegaskan, jika ada masyarakat mengadu ke Polres karena SPBU tidak menjual Pertalite, itu bukan karena menolak melayani, melainkan karena sedang menjalani pembinaan sesuai surat resmi Pertamina.
Di sisi lain, warga penjual keliling yang setiap hari mengandalkan sepeda motor untuk berjualan mulai merasakan dampaknya. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar itu sejak SPBU Limbangan tidak lagi menyalurkannya.
Salah seorang warga yang sehari-hari berjualan keliling menggunakan sepeda motor mengaku harus keliling ke SPBU lain yang jaraknya lebih jauh.
“Setiap hari saya keliling jualan pakai motor, butuh Pertalite. Kalau di Limbangan tidak ada, saya harus cari ke SPBU lain. Ongkosnya jadi lebih besar, untungnya jadi tipis,” ujarnya.
Warga lainnya menyampaikan keluhan serupa. Ia menyebut bahan bakar itu adalah yang paling terjangkau untuk usaha kecil seperti dirinya.
“Kami ini bukan pengusaha besar, cuma jualan keliling. Kalau Pertalite tidak ada, kami terpaksa beli eceran yang harganya lebih mahal. Kasihan kami yang kecil ini,” katanya.
Tidak hanya penjual keliling, pedagang eceran di sekitar Limbangan juga mengaku ikut terdampak. Salah satunya adalah Tarmin, pemilik warung di pinggir jalan. Jualan utama Tarmin adalah es, makanan ringan, dan rokok. Selain itu, ia ikut menjual Pertalite eceran untuk menambah penghasilan, paling banyak hanya 10 sampai 20 liter per hari.
Tarmin mengatakan, sejak SPBU tidak menyalurkan Pertalite, warung kecilnya ikut sepi. Padahal, banyak warga yang membeli secara eceran karena jarak ke SPBU cukup jauh.
“Jualan saya itu es, makanan ringan, sama rokok. Pertalite eceran itu cuma buat nambah penghasilan saja, paling banyak 10 sampai 20 liter per hari. Sekarang tidak ada, warga yang mau beli ke warung saya jadi kecewa,” ucap Tarmin.
Pedagang lainnya mengaku terpaksa mengambil dari SPBU di luar Limbangan dengan jarak yang lebih jauh dan antrean yang lebih lama.
“Saya harus antre jauh, kadang pulang bawa 10 liter saja. Kalau begini terus, warung saya bisa tutup. Kami mohon Pertamina bisa lihat nasib kami yang kecil ini,” tuturnya.
Para pedagang berharap agar penyaluran di SPBU Limbangan bisa segera kembali normal setelah masa pembinaan berakhir, agar masyarakat kecil tidak terus terbebani dengan harga eceran yang lebih mahal dan stok yang langka.
Pengawas lainnya, Abdul Gani, menilai praktik pengisian bolak-balik terjadi di hampir semua SPBU. Buktinya, di setiap desa dan di setiap ruas jalan masih banyak penjual eceran menggunakan jerigen, motor, hingga mobil. Ia mempertanyakan mengapa SBM hanya menjadikan SPBU 34.452.15 sebagai target operasi.
Persoalan kedua terjadi pada Minggu, 2 November 2026, sekitar pukul 11.30 WIB. Dua orang tim Wira Sandi yang mengaku diperintah oleh Novan Reza Pahlevi, SBM Sales Branch Manager, datang melakukan monitoring dengan mengambil gambar dan video di area pulau Pertamax.
Carim yang bertanggung jawab atas keselamatan konsumen dan operator langsung menegur keras keduanya. Teguran itu sempat memicu adu mulut. Tim Wira Sandi mengaku hanya menjalankan perintah SBM, bahkan menyebut SPBU bisa ditutup jika dilaporkan ke Novan Reza Pahlevi. Carim pun mempersilahkan.
Carim menegaskan tegurannya berdasar. Di area SPBU sudah terpasang papan larangan resmi yang jelas, yakni Dilarang Merokok, Dilarang Mengaktifkan Handphone, Dilarang Memotret, dan Dilarang Menyalakan Api. Aktivitas pengambilan gambar di pulau Pertamax dinilai jelas melanggar aturan keselamatan.
Ketegangan mereda setelah Abdul Gani turun tangan melerai. Ia menjelaskan, tim tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil foto dan video di dalam area perusahaan. Carim mengaku telah mengikuti Diklat Keselamatan Kerja (Lindung), sehingga ia wajib mencegah aktivitas foto dan video sembarangan di area SPBU. Setelah saling menjelaskan, pihak Wira Sandi meminta maaf dan kedua belah pihak berjabat tangan.
Usai kejadian, Carim mengonfirmasi langsung ke Novan Reza Pahlevi melalui grup Ponggawa. Novan Reza Pahlevi membenarkan bahwa Wira Sandi memang disuruhnya, namun seharusnya pengambilan gambar dilakukan dari jarak yang aman. Faktanya, tim tersebut justru mengambil gambar di area terlarang dan mudah terbakar.
Pihak SPBU 34.452.15 Limbangan berharap Pertamina memberikan penjelasan yang adil dan transparan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal setelah masa pembinaan berakhir.












Komentar